PEKANBARU,Beritatime.com- Menyusul surat Tim sebelumnya, Lsm Inpest Pekanbaru dan Lsm IPPH, terkait indikasi kuat penyimpangan dua proyek di Kementerian PU, Dirjen Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III Riau.

Surat klarifikasi dan konfirmasi Tim, Kepala BWSS III Riau tidak membalas alias memilih bungkam. DPP Lsm IPPH (Investigasi Pemantau Pembangunan dan Hukum) minggu ini laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi hingga surati Menteri PU dan Presiden RI

Surat tim sebelumnya yakni Lsm dan media ini melayangkan surat konfrimasi kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III, (Syauqiyatul Afnani Rangkuti, ST, MT.,). Nomor surat : 0031/LAP-INPEST/DPD-PEKANBARU/XII/2025, tertanggal 01 Desember 2025, terkait hasil temuan Tim yang menemukan sejumlah indikasi penyimpangan terhadap pelaksanaan dua proyek Tahun anggaran 2024.

Ketua DPP Lsm IPPH (Investigasi Pemantau Pembangunan dan Hukum) oleh Rony BateE, Selasa (9/12/2025) pagi di Pekanbaru kepada media ini mengatakan, ada dua paket proyek dimaksud antara lain;
1. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Kampar Desa Rombio, Kec. Kampar, Kab. Kampar, (Lanjutan). 
2. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Kampar, Desa Penyasawan, Kec. Kampar-Kab. Kampar. 

"Dua lokasi proyek pengaman tebing ini ditempukan bahan tanpa gudang penyimpanan material, sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak. Akibatnya menimbulkan risiko signifikan terhadap efisiensi, keamanan,  kualitas pekerjaan dan resiko lainnya," kata Ronny 

Dalam hal mengedepankan keselamatan para pekerja juga terabaikan oleh pihak rekanan. "Di dua lokasi Proyek pengaman tebing, terlihat para pekerja tidak menggunakan APD (Alat Pelindung Diri), dan hal ini berlangsung setiap hari tanpa pengawasan, padahal didalam kontrak tersebut dibayarkan," sebut Rony.

Tidak hanya itu, menurut Rony, dua proyek pengaman tebing diatas diduga kuat tidak memiliki fondasi standar yang memadai. "Proyek dikhawatirkan tidak tahan lama. Sebab, tidak adanya menerapkan Deep Foundations (dalam) yang memadai. Artinya; Fondasi ini krusial untuk memastikan stabilitas dan daya tahan struktur terhadap tekanan tanah, erosi, dan potensi longsor,".

Dari indikasi tersebut, dapat disimpulkan dua proyek pengaman tebing ini rentan terhadap manipulasi beberapa item oleh rekanan dan hal ini diduga bekerjasama pihak pejabat oknum-oknum instansi pemerintah dan terkait lainnya.

Yang mana, "Tindakan mereka sering kali mengarah pada penyimpangan anggaran dan kegagalan struktur. Modus utama manipulasi melibatkan pengurangan spesifikasi teknis dan penggunaan material berkualitas rendah demi keuntungan pribadi," Jelasnya.

Kata Rony. Selain laporan kami ke Komisi Pemberantasan Korupsi nantinya, maka kita meminta kepada Presiden Prabowo dan Menteri. Agar segere mengevaluasi pejabat-pejabat BWSS III Riau.

"Minggu ini akan kita laporkan 2 (dua) proyek) BWSS III diatas (red) kepada KPK dan sekaligus menyurati Presiden Prabowo Subianto serta Menteri PU Dody Hanggodo, untuk mengevaluasi pejabat BWSS III Riau," tegasnya.

Diduga dan kita pastikan, "Ini proyek hanya akal-akalan pejabat BWSS III Riau di daerah dan kroni-kroninya, memperkaya diri mereka. Pusat tidak mengatahui ini, maka dengan laporan kita nanti dengan titik-titik lokasi proyek lainnya, pusat akan tercengang, dan berharap segera mengevaluasi seluruh pejabatnya," tutup Ronny.

Adapun pejabat Kementerian PUPR, Dirjen Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Sumatera III Provinsi Riau yang dipimpin Kepala BWSS III Riau oleh Syauqiyatul Afnani Rangkuti, ST, MT,      Virdiyana Yuser, ST, M.Sc sebagai Kepala Seksi Keterpaduan dan Pembangunan Infrastruktur SDA, Andri, S.T, M.T sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan.

Sementara itu, Muhammad Efendi Saputra, MT sebagai Kepala SNVT PJSA Sumatera III Provinsi Riau, 2 (dua) paket proyek diatas ditangani oleh PPK Sungai dan Pantai I dan PPK Sungai dan Pantai II.

Untuk diketahui, adapun 2 (dua) paket proyek diatas melalui Kementerian PUPR, Dirjen Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Sumatera III, SNVT PJSA Sumatera III Provinsi Riau, yang dilaksanakan tahun 2024, yakni:

1. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Kampar Desa ROMBIO, Kec. Kampar, Kab. Kampar, (Lanjutan). 
Sumber Dana: APBN 2024. 
Nilai Kontrak: Rp17. 671. 968. 586, 29.
Waktu Pelaksana: 244 Hari Kalender. 
Direksi: PPK Sungai Dan Pantai I . 
Pelaksana: PT. MENARA GADING SAKTI – BCA, KSO. 
Konsult Supervisi: PT. Manggala Karya Bangun Sarana.

2. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Kampar, Desa Penyasawan, Kec. Kampar-Kab. Kampar. 
Sumber Dana: APBN 2024. 
Nilai Kontrak: Rp15. 828. 088,135.- 
Waktu Pelaksana: 254 Hari Kalender. 
Direksi: PPK Sungai Dan Pantai II
Pelaksana: PT. Cinta Karya Membangun. 
Kunsultan Supervisi: PT. Globetek Glory Konsultan. 

Dan selain proyek 2 tersebut diatas di Bwss III Riau , masih banyak titik lokasi proyek lain yang sudah kita ambil data-data lapangan dan akan kita ikut sertakan untuk laporan kami ke KPK.  Diantaranya; Proyek Pekerjaan. Revitalisasi Danau Gunung dari Desa Pasir Intan Kec. Bangun Purba Kab. Rokan Hulu, (Lanjutan). Nilai Kontrak, Rp22. 309. 850. 000,00, Kontraktor Pelaksana PT. Bangun Cipta Arta – RJB, KSO, dan Konsultan PT. Manggala Karya Bangun Sarana, KSO, dengan Direksi PPK Danau Situ dan Embung. Dan proyek ini telah di laporkan oleh salah satu LSM ke Polda Riau melalui ditkrmsus dan sudah ada SP2HP nya, namun belum tau seperti apa proses selanjutnya, kalau memang tidak ada temuan yaaa di SP3 kan. Dan juga akan kita sertakan dalam laporan kita ke KPK nantinya adalah proyek Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Penyediaan Air Baku di Wonosari Bengkalis, Tahun Anggaran 2023. Dengan pagu anggaran Rp. 34.000.000.000,00,. Beber Rony.

Ketua DPRD Riau Angkat Bicara
Mendapat informasi kemelud dan sejumlah persoalan yang terjadi di BWSS III Riau yang ia nilai tidak bisa dibiarkan karena soal infrastruktur waduh dan danau di Provinsi Riau, Ketua DPRD Riau Kaderismanto turut memberikan tanggapan.

"Jika benar informasi diatas, sudah saatnya pusat (Menteri PU), pejabat-pejabatnya didaerah yang tidak "produktif" sebaiknya dievaluasi. Ini dampaknya ke daerah bukan person," singkat Kaderismanto Senin (08/12/25) sore di Gedung DPRD Riau.

Sementara itu, upaya konfirmasi media ini kepada Syauqiyatul Afnani Rangkuti Kepala BWSS III Riau bersama Dkk, via layanan WhatsApp pada Selasa (09/12/2025) pagi, terkait temuan Tim serta sejumlah pengakuan sumber diatas, belum ada tanda masuk pesan (diduga nomor berganti/blok), hingga turunnya berita ini pejabat BWSS III Riau semuanya memilih bungkam alias memilih diam tidak ada respon.

Masyarakat Riau Tagih Janji Menteri PU Dody Hanggodo. Yang mana diberbagai kesempatan, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmennya dalam menjaga integritas dengan mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa siapa pun yang tidak bersih dan penyelewengan akan disingkirkan dan atau wajib dihentikan.

"Menurut Dody, Presiden Prabowo telah memberikan arahan tegas agar seluruh aparatur negara segera membenahi dan membersihkan diri, serta tidak ada toleransi terhadap pelaku penyelewengan yang akan diberhentikan tanpa hormat".

Pesan itu disampaikan Dody dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu malam (28/6) yang lalu, sebagai respons atas adanya jajaran Kementerian Pekerjaan Umum yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumatera Utara pada Kamis (26/6/2025).

Ia mengutip langsung ucapan Presiden yang berbunyi, "segera benahi dirimu, segera bersihkan dirimu, karena yang tidak bersih akan disingkirkan tanpa pandang bulu. Semua penyelewengan wajib berhenti atau yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat'," kata Dody.

Aritinya; Dody menyebut arahan Presiden sangat jelas dan menjadi pegangan bagi dirinya dalam menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya sejak menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum. "Saya pikir arahan yang diberikan beliau sudah sangat clear sekali," Ujar menteri PU menirukan perkataan Prabowo Presidan Republik Indonesi. (Tim) *