Ketua NGO DPW TOPAN AD Propinsi Aceh, Yusrizal,SE, meminta kepada penegak hukum di Aceh agar segera bertindak terhadap ketua dan pengurus Koperasi "Maju Baru" yang telah merugikan masyarakat atas dijanjinya ada lahan serta penanaman tanaman sawit rakyat di Gampong Seumanah Jaya, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, hal tersebut di sampaikan kepada media BeritaTime.com, Rabu, 04 Nopember 2020.

Luas lahan dan tanah untuk Penanaman Sawit Rakyat (PSR) seluas 113 ha. Namun yang dikerjakan hanya 73,5 ha, tidak selesai sepenuhnya.

Menurut informasi yang di himpun di lapangan pengurus koperasi mencetak lahan di luar milik kelompok mereka seluas 30 ha malah, lahan yang mereka rambah itu adalah lahan hutan produksi dan dihitung biayanya dalam anggaran lahan para pemilik lahan tersebut.

Juga ada anggota Koperasi yang di rugikan dengan luas lahan kelompoknya 100 hektar tidak mereka dikerjakan.

Ketika anggota koperasi mekonfimasi kepada direktur koperasi "Maju Baru" tersebut mengatakan bahwa dana untuk biaya lahan mereka sudah dikembalikan kepada Badan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit (BPDPKS) di Jakarta (pusat) dengan mengatakan lahan milik mereka itu ilegal. Untuk satu hektar biaya yang diplotkan sebesar 25 Juta dan untuk setiap anggota diberikan 4 ha lahan tanaman sawit rakyat.

Yusrizal.SE, menegaskan kembali semua pengurus koperasi 'Maju Baru' harus diproses hukum agar semua jelas dan tidak lagi timbul prasangka yang tidak baik pada anggota koperasi dan masyarakat di sekitar lahan sawit tersebut.(SS)